Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
Dari
Segi Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, APBN merupakan Konsep Perencanaan
Pembangunan yang memiliki Jangka Pendek, karena ttulah APBN selalu disusun
setiap tahun.
Maka secara garis besar APBN terdiri dari pos – pos seperti berikut :
• Dari Sisi Penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan
• Sedangkan Dari Sisi Pengeluaran terdiri dari Pos Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA I, presentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan. Serta dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri dan meskipun IGGI (Inter Government Group on Indonesia) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.
Maka secara garis besar APBN terdiri dari pos – pos seperti berikut :
• Dari Sisi Penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan
• Sedangkan Dari Sisi Pengeluaran terdiri dari Pos Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA I, presentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan. Serta dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri dan meskipun IGGI (Inter Government Group on Indonesia) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.
Proses Penyusunan Anggaran
Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai
selama satu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. Sedangkan Penganggaran adalah proses untuk
mempersiapkan anggaran.
Aspek anggaran sektor publik:
- Perecanaan
- Pengendalian
- Akuntabilitas
Tujuan anggaran sektor publik:
- Anggaran sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi
- Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan
keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang
- Anggaran diperlukan sebagai alat untuk menunjukkan
pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat
Fungsi anggaran sektor publik
- Alat perencanaan
- Anggaran
sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:
- Merumuskan tujuan serta
sasaran kebijakan
- Merencanakan berbagai
program
- Mengalokasikan dana
pada berbagai program
- Menentukan indikator
kinerja
- Alat pengendalian
- Alat kebijakan fiskal
- Alat politik
- Alat koordinasi dan komunikasi
- Alat memotivasi
- Alat penilaian kinerja
- Alat menciptakan ruang publik
Jenis anggaran sektor publik:
- Anggaran operasional: anggaran untuk memenuhi bebutuhan
sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan
- Anggaran modal: menunjukkan rencana jangka panjang
Prinsip anggaran
- Komprehensif
- Otorisasi oleh legislatif
- Keutuhan anggaran
- Diketahui publik
- Nondiscretionary appropriation
- Periodik
- Akurat
- Jelas
Tahapan penyusunan
- Tahap persiapan anggaran
- Tahapan ratifikasi
- Tahapan implementasi
- Tahapan pelaporan dan evaluasi
Perkiraan Penerimaan Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. APBN
berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN, Perubahan APBN, dan
Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Secara keseluruhan
sumber penerimaan negara bersumber dari :
1. Penerimaan
dalan negeri, yang terdiri dari;
Penerimaan Perjakan
o
pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak
dan gas)
o
pajak pertambahan nilai
o
pajak bumi dan bangunan
o
Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)
o
Pajak Lainnya
o
Pajak Perdagangan Internasional
o
Bea Masuk
o
Pajak/Pengutan Ekspor
Penerimaan Bukan
Pajak
o Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas
alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
o Bagian Laba BUMN
o PNPB Lainnya
2. Penerimaan
luar negeri
Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau
modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor
barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia .
Perkiraan Pengeluaran Negara
Secara garis besar,pengeluaran Negara
dikelompokkan menjadi dua yakni.
a.pengeluaran rutin
b.pengeluaran pembangunan
Pengeluaran Rutin Negara
Pengeluaran rutin Negara adalah
pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya
secara rutin,diantaranya:
- Pengeluaran untuk
belanja pegawai
- Pengeluaran untuk
belanja barang
- Pengeluaran untuk
subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk
membayar bunga dan cicilan hutang
- Pengeluaran lain lain
Pengeluaran pembangunan
Secara garis besar,yang
termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:
- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai
departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan
sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara
bersangkutan.
- Pengeluaran
pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )
- Pengeluaran
pembangunan lainnya
Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
Untuk
memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah:
Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang
dipertimbangkan adalah :
- Produksi minyak
rata-rata per hari
- Harga rata-rata ekspor
minyak mentah
Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang
dipertimbangkan adalah :
- Pajak penghasilan
- Pajak pertambahan nilai
- Bea masuk
- Cukai
- Pajak ekspor
- Pajak bumi dan bangunan
- Bea materai
- Pajak lainnya
- Penerimaan bukan pajak
- Penerimaan dari hasil
penjualan BBM
Penerimaan Pembangunan
Terdiri dari penerimaan bantuan program
dan bantuan proyek.
Perkiraan Penerimaan
Negara
Secara garis besar sumber
penerimaan Negara berasal dari :
- Penerimaan dalam negeri
- Penerimaan pembangunan
Penerimaan dalam Negeri
Pertama, penerimaan dalam
negeri untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup
menguntungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari
bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk
keperluan itu ,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
- Deregulasi bidang
perbankan ( 1 Juni 1983 ).yakni dengan mengurangi peran bank sentral.serta
lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku
bunga deposito dan pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi adalah meningkatnya
tebungan masyarakat.
- Deregulasi bidang
perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984 ),untuk memperbaiki penerimaan Negara
- Kebijaksanaan-kebijaksanaan
lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan
mantap.
Penerimaan Pembangunan
Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan
pemerintah,namun karena laju pembangunan yang demikian cepat,maka dana tersebut
masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar
negeri.Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia )
tersebut makin meningkatnya jumlahnya,namun selalu diupayakan suatu mekanisme
pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.Dengan demikian
bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal
pengembalian cicilan pokok dan bunganya).
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar